TEMPO.CO, Malang--Sebanyak 20 an siswa pelajar mengikuti pelatihan jurnalistik di kampus Universitas Widya Gama Malang, Sabtu 20 Oktober 2012. Mereka juga dilatih mengawasi anggaran pendidikan di masing-masing sekolah. Pelatihan diselenggarakan kerjasama AJI Malang dengan Malang Corruption Watch. "Mereka bisa menulis penggunaan anggaran pendidikan di media sekolah," kata panitia pelatihan, Abdul Malik.
Peserta berasal dari Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah se Malang. Peserta dilatih teknik menulis berita di masing-masing media sekolah. Berupa majalah dinding, majalah sekolah, situs sekolah dan buletin sekolah. Sebagai jurnalis sekolah mereka juga berperan menjadi kontrol sosial.
Terutama mengawasi anggaran pendidikan, lantaran mereka berada di sekolah yang berhak tahu mengenai anggaran sekolah. Usai pelatihan, mereka diharapkan mampu menulis berita tentang anggaran pendidikan. Berupa transparansi anggaran dan mencegah dugaan penyelewengan anggaran pendidikan.
"Terutama dana BOS, yang menggunakan dana Negara," katanya. Media sekolah, katanya, juga berperan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan anggaran. Serta bentuk transparansi anggaran kepada wali murid dan siswa sekolah. Apalagi, wali murid berhak mengetahui penggunaan anggaran sekolah.
Lembaga anti korupsi Malang Corruption Watch (MCW) menemukan modus pungutan liar atau pungli sekolah semakin beragam. Penelusuran MCW mencatat sedikitnya ada 65 ragam pungutan yang terjadi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang. "Jenis pungutan bertambah, dulu hanya 25 jenis," kata koordinator badan pekerja MCW, Didit M Soleh.
Ragam pungutan ini, katanya, menjadi modus untuk terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi lantaran tak memiliki dasar hukum untuk memungut biaya pendidikan langsung kepada wali murid. "Dasarnya hanya kesepakatan dengan komite sekolah," katanya.
Padahal, anggaran pendidikan besar cukup besar. Jumlah siswa Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama sebanyak 121 ribu siswa. Sedangkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang mencapai Rp 508 miliar. Namun, hanya sekitar Rp 170 miliar yang digunakan belanja langsung untuk pengadaan perangkat sekolah.
"Selebihnya digunakan membayar gaji guru," ujarnya. Selain itu, setiap sekolah setelah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengelola anggaran besar. Sebuah SD Negeri di pinggiran Kota Malang mengelola anggaran hingga Rp 800 juta per tahun. Sedangkan SMP mencapai Rp 1,4 miliar sampai Rp 2 miliar.
"Seharusnya tak ada alasan sekolah memungut biaya pendidikan," katanya. Sayang, besarnya dana tak diimbangin pengawasan yang cukup. Survei MCW menyebutkan dari 300 responden hanya 22 orang yang terlibat pengawasan dana sekolah. Selebihnya tak tahu mekanisme pengawasan serta tak dilibatkan. EKO WIDIANTO
Peserta berasal dari Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah se Malang. Peserta dilatih teknik menulis berita di masing-masing media sekolah. Berupa majalah dinding, majalah sekolah, situs sekolah dan buletin sekolah. Sebagai jurnalis sekolah mereka juga berperan menjadi kontrol sosial.
Terutama mengawasi anggaran pendidikan, lantaran mereka berada di sekolah yang berhak tahu mengenai anggaran sekolah. Usai pelatihan, mereka diharapkan mampu menulis berita tentang anggaran pendidikan. Berupa transparansi anggaran dan mencegah dugaan penyelewengan anggaran pendidikan.
"Terutama dana BOS, yang menggunakan dana Negara," katanya. Media sekolah, katanya, juga berperan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan anggaran. Serta bentuk transparansi anggaran kepada wali murid dan siswa sekolah. Apalagi, wali murid berhak mengetahui penggunaan anggaran sekolah.
Lembaga anti korupsi Malang Corruption Watch (MCW) menemukan modus pungutan liar atau pungli sekolah semakin beragam. Penelusuran MCW mencatat sedikitnya ada 65 ragam pungutan yang terjadi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang. "Jenis pungutan bertambah, dulu hanya 25 jenis," kata koordinator badan pekerja MCW, Didit M Soleh.
Ragam pungutan ini, katanya, menjadi modus untuk terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi lantaran tak memiliki dasar hukum untuk memungut biaya pendidikan langsung kepada wali murid. "Dasarnya hanya kesepakatan dengan komite sekolah," katanya.
Padahal, anggaran pendidikan besar cukup besar. Jumlah siswa Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama sebanyak 121 ribu siswa. Sedangkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang mencapai Rp 508 miliar. Namun, hanya sekitar Rp 170 miliar yang digunakan belanja langsung untuk pengadaan perangkat sekolah.
"Selebihnya digunakan membayar gaji guru," ujarnya. Selain itu, setiap sekolah setelah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengelola anggaran besar. Sebuah SD Negeri di pinggiran Kota Malang mengelola anggaran hingga Rp 800 juta per tahun. Sedangkan SMP mencapai Rp 1,4 miliar sampai Rp 2 miliar.
"Seharusnya tak ada alasan sekolah memungut biaya pendidikan," katanya. Sayang, besarnya dana tak diimbangin pengawasan yang cukup. Survei MCW menyebutkan dari 300 responden hanya 22 orang yang terlibat pengawasan dana sekolah. Selebihnya tak tahu mekanisme pengawasan serta tak dilibatkan. EKO WIDIANTO
No comments:
Post a Comment