Penyusunan APBD Rawan Politisasi

 Sabtu, 23 Juni 2012 12:54 WIB | Dibaca: 255 |

| Editor: Suyanto | Reporter : Zainuddin

SURYA/M ZAINUDDIN

Ya'qud Ananda Gudyan (kanan)

SURYA Online, MALANG- Idealnya penyusunan APBD sejalan dengan visi dan misi walikota atau bupati sebelum terpilih. Tapi dalam prakteknya, penyusunan APBD diwarnai politisasi.

Hal ini mengemuka dalam diskusi penguatan kapasitas jurnalis bertema 'Peran Jurnalis Dalam Transparansi Anggaran' di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Sabtu (23/6/2012). Hadir dalam diskusi ini anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudyan.

Anggota dewan dari Hanura ini lalu mencontohkan  pendapatan APBD dari pemerintah pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Sebenarnya pemerintah pusat sudah memiliki aturan untuk mendistribusikan DAU. Namun dalam prakteknya, faktor lobi akan menentukan besaran dana yang diterima daerah. "Makanya, menjelang penyusunan APBN, kepala daerah atau jajarannya berloma-lomba lobi ke Jakarta. Tidak menutup kemungkinan ada unsur money dalam lobi itu," kata Ya'qud.

Bukan hanya pendapatan saja yang rawan politisasi. Penyerapan (penggunaan) anggaran pun tidak lepas dari upaya politisasi. Dalam penyusunan APBD, mekanisme penyerapan anggaran dimulai dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan atau desa. Masalahnya birokrat kurang memperhatikan unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang. Seharusnya musrenbang dihadiri oleh orang yang memiliki kompetensi agar pembangunan berkualitas. "Masyarakat memang bisa mengusulkan program. Tapi kalau tidak dikawal mulai perencanaan sampai pengesahan APBD, program itu bisa terlewat," tambahnya.

Diakuinya DPRD berwenang mengontrol dan mengawasi penyusunan dan penerapan APBD. Tapi anggota dewan memiliki kemampuan terbatas karena berasal dari beragam elemen. Sedangkan para birokrat yang menyusun dan memakai APBD sudah puluhan tahun konsentrasi di bidang tersebut. "Makanya dewan butuh bantuan akademisi dan media untuk mengawal APBD," terang wanita berjilbab ini.
http://surabaya.tribunnews.com/2012/06/23/penyusunan-apbd-rawan-politisasi