Tren Pemberitaan: Pemilu Datang, Isu-isu Lain Menghilang

KOMPAS, Jumat, 3 Juli 2009 03:18 WIB

Dalam setahun terakhir, kata atau ucapan ”pemilu” amat mudah ditemui dalam berbagai pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Bagaikan papan target, masyarakat dibombardir berita pemilu. Akibatnya, isu-isu lain yang tak kalah penting tenggelam, kurang ditonjolkan. OLEH SUGIHANDARI

Media telah menyuguhi publik berbagai pemberitaan politik dengan porsi lebih dominan dibandingkan isu lainnya. Fenomena ini tercermin dari hasil pantauan Litbang Kompas terhadap pemberitaan halaman satu (front page) di tujuh surat kabar nasional, yaitu Kompas, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Koran Tempo, Republika, Indo Pos, dan Suara Pembaruan yang terbit dari 13 April hingga 15 Juni 2009.

Mengapa halaman satu menjadi rujukan untuk dipantau? Halaman satu surat kabar adalah etalase tempat memajang berita- berita yang paling mempunyai ”nilai jual” atau dianggap penting untuk diketahui publik.

Dari hasil pantauan itu ternyata selama periode pasca-pemungutan suara pemilu legislatif (pileg) hingga pertengahan masa kampanye pemilu presiden (pilpres) paling tidak separuh pemberitaan di halaman satu merupakan berita pemilu. Baik yang berupa berita straightnews dan features, maupun berita visual yang berupa foto utama, ilustrasi atau infografis.

Berita pemilu tidak hanya dominan dari segi kuantitas, tetapi juga dalam penempatannya. Dari 416 berita utama (headline) yang dipantau, ada sekitar 68 persen yang mengangkat berbagai isu seputar pemilu. Penonjolan berita pemilu juga dapat dilihat dari tampilannya. Tidak kurang dari 26 persen pemberitaan pemilu tersaji dalam format foto berita dan ilustrasi atau infografis yang ditempatkan pada bagian atas halaman satu. Aspek visual pemberitaan ini memiliki daya tarik di mata pembaca.

Ketika dicermati lebih jauh, fokus pemberitaan seputar pemilu masih berkisar pada persoalan komunikasi politik para tokoh partai. Sebagian besar (43 persen) dari pemberitaan pemilu di halaman satu ketujuh surat kabar nasional dipenuhi berita-berita mengenai pertemuan para tokoh politik, koalisi, dan pencalonan presiden.

Topik pemberitaannya terbentang dari mulai proses panjang penentuan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pecahnya koalisi Partai Demokrat-Partai Golkar, terbentuknya koalisi besar, hingga tarik ulur koalisi pengusung capres-cawapres, serta alotnya kesepakatan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Isu-isu itulah yang banyak mewarnai surat kabar soal pemilu tahun ini.

Lalu bagaimana dengan nasib isu-isu lain yang lebih mendasar dalam proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis? Hasilnya sangat minim. Isu-isu seperti persiapan pemilu, logistik, dan masalah daftar pemilih tetap (DPT) ternyata hanya mendapat porsi 5,5 persen dari seluruh pemberitaan pemilu. Bahkan, isu berita mengenai kasus-kasus dan sengketa pemilu, termasuk pelanggaran, kekacauan pelaksanaan pemilu, dan gugatan hasil pemilu legislatif juga tak jauh dari angka 5 persen.

Isu marjinal

Nasib yang sama juga berlaku untuk beberapa isu yang sesungguhnya tak kalah penting dikonsumsi dan menjadi perhatian publik. Virus influenza A-H1N1 atau virus flu babi, misalnya. Isu terkait penyakit yang saat ini telah mewabah di dunia, bahkan WHO telah menyatakan secara resmi terjadinya pandemi pada 11 Juni 2009 ini sangat sedikit mendapat tempat di halaman satu. Hal ini bisa jadi berdampak pada kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyebaran virus tersebut. Kabar terakhir menyebutkan, di Indonesia sudah ada delapan pasien yang dikonfirmasi melalui laboratorium positif influenza A-H1N1 (Kompas, 29/6).

Isu lain yang tersudutkan adalah masalah ketenagakerjaan, terutama tenaga kerja Indonesia. Penyumbang devisa hingga 82 triliun pada tahun 2008 ini belum terjamin perlindungannya. Organisasi Non Pemerintah Migrant CARE mencatat, setidaknya 700 TKI meninggal di Malaysia sepanjang tahun tersebut (Kompas, 16/6). Belum lagi kasus pada bulan lalu di mana sembilan TKI tewas dalam peristiwa runtuhnya swalayan di Selangor dan penyiksaan Siti Hajar oleh majikannya. Memang, pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara penempatan TKI informal ke Malaysia, Kamis (25/6), tetapi jika isu ini tidak mendapat prioritas pemberitaan yang cukup, masalah yang sangat kompleks ini dapat hilang dari perhatian publik.

Momentum tiga tahun semburan lumpur Lapindo pada Mei lalu pun sangat kurang mendapat porsi di halaman satu. Hanya lima berita yang muncul mengangkat isu ini dari total 1.901 berita. Padahal, ribuan korbannya hingga saat ini belum menerima kompensasi yang sepadan. Bahkan, semburannya belum juga teratasi.

Di sisi lain, isu-isu pemberitaan yang dapat mencuri celah dari kepadatan berita pemilu adalah isu pembunuhan Nasrudin yang memasuki babak baru pascapenahanan Antasari Azhar. Pemberitaan sehari setelah Antasari resmi ditahan pada 4 Mei 2009 sempat menggeser berita-berita pemilu di halaman satu, meski tak lama, untuk kemudian kembali lagi ke isu pemilu. Secara umum, pembunuhan Nasrudin merupakan isu yang ada di urutan kedua setelah isu pemilu dengan 9,4 persen.

Kecelakaan pesawat dan helikopter TNI juga mampu mencuri perhatian media massa. Pasca jatuhnya pesawat Hercules (22/5), helikopter Bolcow (9/6), dan helikopter Puma (13/6), halaman satu didominasi dengan laporan peristiwa tersebut. Pemberitaan dari kronologi kejadian, nasib korban, hingga berkembang pada pembahasan kondisi alutsista dan anggaran militer. Tak berapa lama, isu ini menghilang dari halaman satu meski tetap ada di halaman dalam. Demikian juga dengan isu Blok Ambalat yang sempat mengemuka setelah rangkaian provokasi oleh pihak Malaysia hingga awal Juni lalu. Isu korupsi pun tidak secara konsisten mendapat tempat di halaman muka.

Untuk menampung semua isu di halaman satu memang tidak mungkin. Pemilihan isu kemudian tergantung pada prioritas masing-masing surat kabar. Mengingat salah satu fungsi media massa sebagai kontrol sosial, wajar jika kemudian berharap kepentingan masyarakat memperoleh perhatian lebih. Apalagi jika melihat dampaknya, terpaan media massa berpotensi memengaruhi kerangka pikir dan pendapat publik.

Sebaliknya, ketika isu-isu tertentu kurang ditonjolkan media massa, publik akan cenderung ikut ”melupakan”-nya. Di sinilah posisi media massa memegang peran penting sebagai mediator masyarakat dan pengambil kebijakan. Pasalnya, ketika suatu isu menjadi wacana publik, di situlah akan terjadi tekanan terhadap pengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan publik yang belum tuntas. (Sugihandari/Litbang Kompas)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/03/03184534/pemilu.datang.isu-isu.lain.menghilang