Sikap Moderasi NU

KOMPAS, Jumat, 31 Juli 2009 03:08 WIB

A Hasyim Muzadi

Nahdlatul Ulama sering diibaratkan pondok pesantren besar. Sebaliknya, pesantren sering dinyatakan sebagai NU kecil.

Eratnya pertalian dua institusi itu tidak lepas dari latar belakang pendiri dan tujuan didirikannya NU. Apalagi selama lebih dari 70 tahun, kepemimpinan NU tidak lepas dari ulama pesantren.

Berbeda sikap

Meski pertalian NU dan pesantren begitu kuat, para ulama pesantren sering berbeda sikap dan pandangan tentang satu dan lain hal. Dan, memasuki era demokrasi ini, hubungan itu terasa makin sulit mengingat Pengurus Besar (PB) NU tidak punya kewenangan, apalagi hak untuk mencegah dan melarang seorang ulama pesantren berkegiatan.

Contohnya, pada pemilu presiden, sebagian ulama NU ikut bersaing, bahkan terlibat langsung atau tidak langsung dalam tim sukses. Ini merupakan hal yang wajar. Secara organisatoris, PBNU hanya dapat melihat tanpa bisa berbuat apa-apa.

Meski NU sudah menyatakan kembali ke Khittah 1926, yang menyatakan NU tidak boleh terlibat politik praktis, PBNU tidak mungkin melarang hak setiap warga NU yang sekaligus warga negara Indonesia untuk tidak terlibat politik. Apalagi, ulama pesantren memiliki posisi khas dalam organisasi ini sehingga tidak mungkin PBNU mencegah, apalagi melarang mereka terlibat kegiatan politik praktis.

Dalam situasi seperti itu, NU harus tetap tegak berdiri mengawal perjalanan bangsa ini dari pengaruh langsung atau tidak langsung, dari sikap radikal atau liberal, yang jauh lebih berbahaya dari sekadar ”perbedaan” dalam meramaikan demokrasi. Apalagi, disadari atau tidak, pengaruh dari paham-paham itu sudah mulai melanda bangsa, bahkan generasi muda di lingkungan NU sendiri.

Artinya, PBNU berpandangan, sikap ekstrem itu tak boleh terus dibiarkan tumbuh dan menjadi paham atau bagian kehidupan bangsa. Apalagi, paham itu baru muncul setelah Indonesia merdeka. Mereka tidak terlibat dan merasakan bagaimana para ulama berjuang membebaskan bangsa ini dari penjajah.

Paham-paham itu lambat atau cepat akan merusak sikap dasar yang telah dikembangkan para pendiri NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepanjang pesantren dan ulamanya tetap berpegang pada ajaran ini, rasanya euforia demokrasi yang membuat mereka harus berbeda lebih gampang diatasi daripada jika pengaruh paham-paham ini terus berkembang.

Sikap dasar NU

Seperti tertuang dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) yang ditulis KH Hasyim Asy’ari, dalam menjalani hidup warga NU berpegang pada tauhid Imam Abu Hasan al-Asy’ari atau Abu Mansur al-Maturidi, dan beribadah mengikuti empat mazhab, dan dalam tashawwuf mengikuti Imam Abu Qasim al-Junaidi atau Imam Ghazali.

Sementara sikap dasar yang dikembangkan NU selama ini adalah tawadhu’ (rendah hati), tasamuh (lapang dada), tawasuth (moderat), dan tawazun (hati-hati). Cara beragama seperti ini terbukti selama ini telah menjauhkan NU dari sikap ekstrem, baik kiri maupun kanan, dalam memahami agama Islam.

Sikap seperti ini telah dicontohkan Wali Songo. Hampir semua sejarawan sepakat, upaya Islamisasi Jawa tidak dapat dilepaskan dari peran Wali Songo. Kehadiran mereka di tanah Jawa tidak saja membawa misi Islam, yang lebih penting dilihat, dalam konteks keindonesiaan adalah penerimaan mereka terhadap pluralitas (keberagaman).

Misi suci yang mereka emban dan lahir di Arab ditampilkan sesuai karakter dan budaya masyarakat Jawa tanpa harus ”larut” dan kehilangan orisinalitas ajaran Islam. Sejarah mencatat upaya Islamisasi Jawa oleh Wali Songo hampir tidak pernah menimbulkan gejolak sosial.

Sejarah Islam mencatat, peperangan yang terjadi selama Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak pernah jauh dari kota itu. Artinya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan ofensi sebagai penyebab perang, tetapi lebih banyak mempertahankan dan menjaga keselamatan umat Islam yang tinggal di Madinah. Bahkan, beberapa perang besar di masa itu terjadi di dekat kota Madinah seperti Perang Badar.

Bagaimana menampilkan Islam sebagai rahmatan lil aalamiin (rahmat atau berkah bagi seluruh alam) di Indonesia dan dunia, itulah yang selama ini menjadi obsesi PBNU. Upaya pemberdayaan warga NU terus dilakukan di tengah situasi ekonomi Indonesia yang belum banyak menjanjikan. Untuk arena internasional, PBNU terus menggelar International Conference of Islamic Scholars (ICIS) sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia.

A Hasyim Muzadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/31/0308042/sikap.moderasi.nu