Dewan Pers Kecam Bupati Subang

Kamis, 30 Juli 2009 17:50 WIB

TEMPO Interaktif, SUBANG - Dewan Pers mengecam sikap Bupati Subang, Jawa Barat, Eep Hidayat, yang melakukan aksi unjuk rasa dan berorasi di kantor kejaksaan negeri dan pengadilan negeri setempat, mengatasnamakan pimpinan lembaga kewartawanan.

Leo Batubara, salah seorang anggota Dewan Pers, saat dihubungi melalui telepn selularnya, Kamis (30/7), kepada Tempo, menegaskan, apa yang dilakukan Eep sebagai, perbuatan yang keliru dan lucu. “Keliru, karena pers itu berfungsi mengontrol pejabat publik. Lucu, kalau pejabat publik jadi jurnalis, siapa lagi yang akan dikontrol,” kata Leo.

Cara-cara seperti yang dilakukan Eep yang mengaku sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Barat itu, kata Leo, hanya ada pada zaman orde baru. “Kalau memang dia (Eep) tertarik jadi wartawan, berhenti saja jadi bupatinya,” Leo menegaskan. ”Di zaman reformasi, tidak ada lagi dwi fungsi, TNI saja sudah meninggalkan peran dwi fungsinya.”

Ihwal keberadaan Asosiasi Wartawan Indonesia, Leo mengatakan, semua organisasi wartawan yang lahir di era reformasi di pusat mau pun daerah memang dilindungi konstitusi. Tetapi, dari sekian banyak oraganisasi wartawan yang ada, sesuai hasil verifikasi yang dilakukan Dewan Pers,”Yang memenuhi syarat hanya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI).

Muhamad Noor Wibowo, anggota FPDI Perjuangan Kabupaten Subang, mengaku sangat tak simpatik dengan gaya yang dilakukan Eep tersebut. "Dia itu bupati, mestinya bersikap bijaksana dalam mengahadapi berbagai persoalan," kata Noor Wibowo. Kalau memang Eep mengaku bersih dari korupsi tidak harus berbuat yang aneh-aneh, ikuti saja proses hukum yang kini sedang berlangsung. "Apalagi dengan mengatasnamakan pimpinan organisasi kewartawanan segala," tegas Noor Wibowo.

Agus Eko Much. Solihin, wartawan Radar Karawang yang bertugas di Subang, mengaku gemas dengan prilaku Eep tersebut. "(Tindakan Eep) sama dengan telah merendahkan harkat marabat wartawan," Eko menegaskan. Ia berjanji akan melakukan perlawanan terhadap aksi nyeleneh Eep tersebut. "Kami akan melakukan aksi unjuk rasa menentang prilaku Eep tersebut dan melaprokannya ke Dewan Pers," kata Eko.

Rusnatim, Ketua DPRD Kabupaten Subang, mengaku tak belum memperoleh kabar ihwal prilaku Eep tersebut. "Sama sekali tidak ada informasi, saya sedang reses," kata Eusnatim.

Pada saat aksi demo yang diikuti sekitar 200-an massa yang kebanyakan pegawai negeri sipil dan para pejabat eselon III dan II Pemkab Subang itu, sambil berdiri di atas kendaraan pengangkut pengeras suara, Eep dengan tegas mengatakan, ia berorasi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Asosiasi Wartawan Indonesia Jawa Barat. Tujuannya, untuk memberikan pelajaran politik dan hukum kepada masyarakat Subang. "Bahwa kejaksaan telah melakukan kolonialisme di bidang hukum," kata Eep. Sebab, dalam menangani kasus upah pungut penyidik kejaksaan tidak bersadarkan koridor hukum yang berlaku. NANANG SUTISNA.

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/07/30/brk,20090730-189923,id.html