Soal Lumpur, Media Dianggap Njomplang

Minggu, 1 Februari 2009

SURABAYA SURYA - Menilai informasi penanganan lumpur Lapindo makin bias, sejumlah pakar komunikasi angkat bicara. Mereka menyarankan agar wartawan yang menulis berita terkait lumpur Lapindo menggunakan pendekatan jurnalisme damai.

Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo, mengatakan pentingnya pendekatan jurnalisme damai agar permasalahan yang terjadi sejak Mei 2006 ini didudukkan proporsional. Dengan pendekatan konflik yang diusung media selama ini, tidak menjadikan kasus lumpur selesai, tetapi malah berlarut-larut.

“Apalagi kepentingan dan politik media terhadap lumpur Lapindo juga beda-beda,” ujarnya, Sabtu (31/1), dalam seminar Luapan Lumpur Lapindo dalam Bingkai Media, yang diadakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unair di Hotel Singgasana.

Rachmah Ida, Pakar Komunikasi Unair lainnya menambahkan, berdasar penelitian LPPM Juli-Desember 2008 tentang berita lumpur Lapindo yang dimuat enam media cetak –Kompas, Surya, Jawa Pos, Media Indonesia, Seputar Indonesia, dan Surabaya Post– pemberitaan masih menganut frame konflik. Berita yang dimuat lebih menitikberatkan perspektif politis daripada masalah sosial dan teknis. Jarang yang berusaha mengarahkan pemberitaannya untuk menyelesaikan masalah penanganan lumpur Lapindo hingga tuntas.

“Kalau dipersentase, perbandingan sangat njomplang, 70 persen berita yang menganut frame konflik dan hanya 30 persen yang arahnya mencari solusi,” jelas Ida.

Ketua Stikosa AWS Surabaya, Zaenal Arifin Emka menjelaskan, pada dasarnya naluri pelaku media memang berpihak untuk membela yang lemah dan memberikan porsi yang besar kepada warga. Zaenal menyarankan agar media mengarahkan pemberitaan pada solusi terhadap masalah lumpur Lapindo.

Humas Badan Pendanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Zulkarnaen yang hadir dalam acara itu juga mengeluh. Jika ada berita bagus dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), media tidak mau. “Tapi kalau ada berita yang buruk malah dibesar-besarkan seolah-olah berita bagus,” keluhnya.

Telan Janji Minarak

Keluhan Ahmad Zulkarnaen bisa dimengerti, tetapi jika melihat sebagian korban lumpur Lapindo yang masih belum hidup tenang, bagaimana mungkin tidak disuarakan. Seperti yang dialami dan diungkapkan Koes Soelaksono, koordinator korban lumpur Lapindo.

Di tempat terpisah, sekali lagi korban lumpur Lapindo harus menelan janji. Setelah diyakinkan 80 persen sisa ganti rugi akan diangsur setiap bulan, kini MLJ selaku juru bayar ganti rugi korban lumpur Lapindo, dinilai ingkar janji. Banyak korban lumpur yang belum mendapatkan ganti rugi.

“Kami sudah menunggu itikad baik dari MLJ. Namun, yang terjadi, pihak MLJ malah mengingkari,” kata Koes Soelaksono saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Sabtu (31/1). “Sudah lebih dua tahun ini hidup kami terkatung-katung akibat ulah Lapindo yang tidak segera membayar ganti rugi,” katanya lirih.

Ia mengungkapkan, beberapa warga sudah menerima ganti rugi dengan cara ditransfer. ”Ternyata jumlah uang itu tidak seperti yang dijanjikan, yaitu Rp 30 juta per bulan. Ada yang menerima Rp 15 juta, ada yang penuh Rp 30 juta, ada pula yang hanya Rp 2,5 juta,” ungkap Koes.

Menanggapi itu, Vice President MLJ, Andi Darussalam menyatakan, MLJ akan mengangsur sisa ganti rugi korban lumpur, sesuai kemampuan MLJ. ”Langkah ini terpaksa diambil, karena kondisi keuangan sedang tidak sehat. Kami akui bahwa saat ini pembayaran cicilan angsuran itu tidak merata. Ada korban lumpur yang diangsur Rp 15 juta, ada yang Rp 30 juta, dan itu kami lakukan sesuai kemampuan,” katanya.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan tetap memenuhi komitmen terkait penanggulangan lumpur Lapindo. ”Kami berjanji akan tetap membayar sisa pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur,” janjinya, lagi. uji/ant

http://www.surya.co.id/2009/02/01/soal-lumpur-media-dianggap-njomplang/